Terbit Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2024 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26. Aturan berlaku sejak masa pajak Januari 2024. Adapun pokok…
Category: Tax, State, Institution
Tax, State, Institution
Golongan Bebas Pajak di Tahun 2024
Beberapa golongan, baik orang pribadi dan badan usaha yang bebas tidak membayar pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (PPh), sebagai regulasi turunan dari UU HPP No. 7 Tahun 2021, ternyata ada golongan berikut ini yang bebas tidak membayar pajak. UMKM dengan pendapatan Rp 500 juta…
Sistem Core Tax
Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau core tax akan semakin mempermudah Wajib Pajak. Salah satunya, core tax bikin Wajib Pajak tak perlu lagi repot isi data pada Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan/masa. Wajib Pajak hanya perlu mengonfirmasi atau membetulkan data yang sudah secara otomatis terisi dalam core tax. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyiapkan prepopulated…
NITKU Berlaku 1 Januari 2024, Permudah Administrasi Pajak Anda Dengan SIP
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 merupakan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan telah membawa berbagai perubahan peraturan perpajakan. Hal ini tidak hanya menyangkut perubahan tarif dan denda pajak, tetapi juga ketentuan mengenai identitas dan identitas wajib pajak. Sehubungan dengan perubahan ini, ada ketentuan untuk menerbitkan nomor induk usaha atau NITKU. NITKU adalah istilah baru yang…
Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak
Tahun 2022 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Penunjukan Pihak Lain Sebagai Pemungut Pajak Atas Transaksi Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah. Dengan PMK tersebut maka Instansi Pemerintah tidak lagi memungut pajak jika pengadaan barang/jasanya melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP), karena kewajiban pemungutan pajaknya sudah dialihkan kepada Pihak Lain. Pihak…
Strategi Pajak PPH Pasal 4 Ayat 2
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 memiliki dampak besar pada pengusaha yang menerima penghasilan dari sumber-sumber tertentu seperti bunga, royalti, atau hadiah. Perencanaan Keuangan yang Terstruktur Pengusaha dapat merencanakan perencanaan keuangan yang terstruktur untuk meminimalkan kewajiban pajak. Ini termasuk memastikan bahwa penghasilan yang terkena PPh Pasal 4 Ayat 2 dioptimalkan dengan bijaksana, dengan mempertimbangkan…
Bebas PPN Pembelian Rumah
Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Merujuk pada Pasal 2 Ayat 1, insentif PPN DTP yang diberikan untuk pembelian baik rumah tapak maupun rumah susun yang memenuhi persyaratan, maka ditanggung oleh pemerintah untuk tahun…
Cara Mengelola Pajak Badan
Wajib Pajak (WP) Badan memiliki sejumlah kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi kepada negara. Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan atau kelompok kategori tergantung jenis dan status hukumnya termasuk golongan usahanya, apakah usaha kecil, menengah atau besar. Cara mengelola perpajakannya, seperti: Memungut dan/atau memotong pajak atas transaksi objek kena pajak. Menyetorkan pemungutan dan/atau pemotongan pajak yang dilakukannya…
Objek Pajak Penghasilan (PPh) Badan
Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan kepada suatu usaha yang sudah berbentuk badan. Banyak pemilik usaha yang belum mengetahui kewajibannya untuk membayar pajak badan usaha. Yang termasuk dalam objek pajak penghasilan badan adalah pendapatan yang diterima oleh bahan usaha tersebut. Tetapi ada juga jenis penghasilan yang menjadi objek pajak penghasilan badan meskipun tidak berasal…