Entitas mengungkapkan informasi untuk memungkinkan para pengguna laporan keuangan mengevaluasi sifat dan dampak keuangan atas aktivitas bisnis yang mana entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana entitas beroperasi. Untuk memberikan dampak terhadap prinsip pada paragraf 20, entitas mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap periode laporan laba rugi komprehensif disajikan: informasi tentang laba atau rugi segmen dilaporkan, termasuk…
Strategi Pajak PPH Pasal 4 Ayat 2
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 memiliki dampak besar pada pengusaha yang menerima penghasilan dari sumber-sumber tertentu seperti bunga, royalti, atau hadiah. Perencanaan Keuangan yang Terstruktur Pengusaha dapat merencanakan perencanaan keuangan yang terstruktur untuk meminimalkan kewajiban pajak. Ini termasuk memastikan bahwa penghasilan yang terkena PPh Pasal 4 Ayat 2 dioptimalkan dengan bijaksana, dengan mempertimbangkan…
Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994. Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 81/KMK/04 tanggal 6 Februari 1995, tarif pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek adalah : 0,1% (satu perseribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Tambahan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah…
Apa itu Rasio Keuangan
Rasio keuangan adalah alat analisis untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja keuangan suatu perusahaan. Rasio dihitung berdasarkan data dari laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Dengan menggunakan rasio keuangan, kita dapat menilai kinerja perusahaan secara internal, membandingkan kinerja perusahaan antara periode waktu tertentu, serta melakukan perbandingan dengan perusahaan lain di industri…
Kenapa Dilakukannya Audit Laporan Keuangan?
Berdasarkan Undang-Undang Perseroan No.40 Tahun 2007 Pasal 68, perusahaan wajib untuk melakukan audit. Seluruh perusahaan memang tidak diwajibkan melakukan audit. Pada ayat 1 “direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk di audit jika kegiatan usaha Perseroan ialah menghimpun atau mengelola dana masyarakat; Perseroan merupakan Perseroan Terbuka; Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang pada…
Penyelenggaraan Pemagangan Bagi Tenaga Kerja
Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi. Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari Menteri atau pejabat…
Barang Yang Dilarang Untuk Diekspor Dan Diimpor
Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor. Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diimpor. Barang yang dilarang untuk diekspor dan Barang yang dilarang untuk diimpor harus memenuhi kriteria: Terkait dengan perlindungan terhadap kesehatan, keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup; Terkait dengan keamanan nasional,…
Pentingnya Melakukan Analisa Laporan Keuangan
Analisis laporan keuangan adalah hal yang penting untuk dilakukan karena akan menggambarkan kesehatan perusahaan dan dapat membantu meningkatkan perkembangan perusahaan. Laporan keuangan terbagi menjadi laporan neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan perubahan modal. Informasi di dalam laporan juga tidak dapat diterima begitu saja. Inilah mengapa analisis terhadap laporan keuangan diperlukan. Tujuannya adalah memberikan informasi…
Apa Itu Audit Laporan Keuangan?
Audit laporan keuangan dilakukan oleh akuntansi publik yang bertujuan untuk dapat berjalan secara independen. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tahapan. Audit juga merupakan suatu proses pengevaluasian dan pengumpulan bukti pada informasi yang diukur dengan suatu entitas ekonomi. Terdapat empat jenis opini audit laporan keuangan yaitu: 1. Wajar Dengan Pengecualian 2. Wajar Tanpa Pengecualian 3. Tidak Memberikan…
Pre-Payroll
Merupakan langkah awal dalam menentukan kebijakan penggajian di suatu perusahaan. Kebijakan ini biasanya berkaitan dengan cuti dan tunjangan, lembur, dan kehadiran. Perusahaan-perusahaan di Indonesia juga harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan payroll, seperti kebijakan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Perhitungan PPh 21. Kebijakan ini yang nantinya akan disetujui oleh manajemen, dan sekaligus menjadi…